Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam-LK Etty Retno Wulandari penambahan akad tersebut akan masuk dalam revisi peraturan Bapepam-LK IX.A.14 tentang akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah. Peraturan tersebut diperkirakan bisa diterapkan akhir semester I atau semester II tahun depan.

“Dengan revisi peraturan tersebut diharapkan penerbitan sukuk korporasi bisa naik,” ujar Etty, Jakarta, Selasa (6/12).

Source: Kontan.co.id

Saat ini, penerbitan surat utang syariah ini rata-rata hanya satu kali sebulan. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menuturkan, pemerintah mematok, nilai penerbitan sukuk tahun depan mencapai Rp 40 triliun-Rp 50 triliun. “Jumlah sukuk yang akan diterbitkan lebih banyak dan dengan struktur beragam,” ujar Rahmat kepada KONTAN.

Jika menilik nota RAPBN 2012, tahun depan, pemerintah berencana menerbitkan surat utang Rp 240,33 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp 198 triliun merupakan Surat Utang Negara (SUN). Artinya, alokasi penerbitan sukuk adalah sekitar Rp 42 triliun.

Jumlah itu naik tipis dari penerbitan sukuk tahun ini. Hingga akhir November lalu, pemerintah telah menerbitkan sukuk senilai Rp 33,30 triliun.

Dari total sukuk tersebut, senilai Rp 9,03 triliun merupakan sukuk global. Rahmat menuturkan, pemerintah akan memperbanyak penerbitan sukuk berbasis proyek (PBS) serta Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). “Sukuk berbasis proyek ini bagus karena bisa menggerakkan infrastruktur,” ujar dia.

Sekadar mengingatkan, Oktober lalu, pemerintah sempat menawarkan sukuk berbasis proyek. Namun, lelang surat utang syariah ini gagal lantaran sepi peminat.

Rencana pemerintah memperbanyak penerbitan sukuk ini disambut baik para manajer investasi. Pasalnya, surat utang tersebut bisa dimanfaatkan sebagai alternatif aset dasar instrumen investasi syariah. “Saat ini, aset dasar sukuk masih sangat kurang, jadi semakin banyak semakin bagus,” kata Agus Yanuar, Presiden Direktur PT Samuel Asset Management.

Namun, pengelola dana pensiun menilai sukuk pemerintah tidak menarik. Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Djoni Rolindrawan beralasan, keuntungan investasi yang ditawarkan sukuk terhitung kecil. Apalagi, BI rate sudah turun menjadi 6%.

Sementara, “Target investasi dana pensiun rata-rata di atas 10%, tahun depan juga begitu,” tandas Djoni. Saat ini, investasi dana pensiun di sukuk juga masih kecil, masih di bawah 10% dari total portofolio investasi.

Source: Kontan.co.id

“Sekarang memang nasabahnya baru 8 juta-an BI kita yakin akan terus meningkat,” ujar Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Siregar, Jumat (18/11).

Sepanjang 2010 total rekening di perbankan syariah mencapai 5,76 juta nasabah. Ini berarti, dalam sepuluh bulan pertumbuhan nasabah di bank syariah mencapai 38,8%.

Sementara itu, dari segi aset industri perbankan syariah per Oktober telah mencapai angka Rp 129 triliun. Bank sentral optimistis dengan pencapaian saat ini, target aset akhir tahun 2011 sebesar Rp 130 triliun bisa tercapai.

Source: Kontan

The 2018 dollar securities were sold at 4 percent, data compiled by Bloomberg show. The nation issued $650 million worth of five-year sukuk in April 2009 at 8.8 percent. Italy auctioned 3 billion euros ($4 billion) of five-year bonds at 6.29 percent yesterday.

Indonesia’s currency reserves have more than doubled since 2009, while President Susilo Bambang Yudhoyono is targeting economic growth of 6.5 percent this year, the fastest since the Asian financial crisis in 1998. Standard & Poor’s raised Indonesia’s foreign-currency rating to BB+ in April, with a positive outlook, signaling a possible revision to investment grade. Moody’s investors Service cut Italy to A2, its sixth highest rank, from Aa2 last month.

“The global sukuk yield reflects the market’s view that Indonesia should have investment grade” credit rating, Rahmat Waluyanto, director general of the finance ministry’s debt management office, said in Jakarta today. “I expect the rating upgrade will happen soon, early or in the middle of next year.”

This week’s sale attracted $6.5 billion of orders from 250 investors, compared with $4.7 billion in the 2009 sale, said a person familiar with the matter, who asked not to be identified because the details are private. Investors in the Middle East or Islamic funds bought 30 percent of the issue, those in Asia 32 percent, Europe 18 percent and the U.S. 8 percent. Domestic buyers took up 12 percent. The sale targeted a rate of 4.25 percent, said a separate person familiar.

Investment Grade Target

“There is a lot of interest in Indonesian assets,” Mohd Noor Hj A Rahman, chief executive officer at OSK-UOB Islamic Fund Management Bhd. in Kuala Lumpur, said in an interview yesterday. “People believe Indonesia will be investment grade sometime in the near future. It will add to the overall liquidity and it will be good for the sukuk market.”

HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc. and Standard Chartered Plc managed the issue of sukuk, which pay asset returns to comply with Islam’s ban on interest.

The yield on the 8.8 percent bonds due April 2014 rose five basis points to 3.40 percent as of 4 p.m. in Jakarta, according to Royal Bank of Scotland Group Plc prices. The new bond has a bid yield of 4.02 percent, according to RBS quotations.

Global sukuk sales reached $20.6 billion so far this year, up from $14.3 billion in the same period of 2010 and approaching the record $31 billion in 2007, data compiled by Bloomberg show. Average yields on the debt dropped 94 basis points in 2011 to 3.79 percent yesterday, according to the HSBC/NASDAQ Dubai US Dollar Sukuk Index.

Indonesia’s local-currency sukuk offerings dropped to 2.3 trillion rupiah ($255 million) since June 30, from 14 trillion rupiah in the first six months of the year, as Europe’s debt crisis damped demand for higher-yielding assets.

Source: Bloomberg

Dalam seminar bulanan ekonomi syariah di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (15/11/2011), Anis mengatakan, investor syariah itu lebih banyak. Kalau seorang investor mempersyaratkan diri harus syariah, dia tidak bisa beli obligasi konvensional. Tapi, kalau investor konvensional mau ambil obligasi syariah boleh. “Sehingga sebetulnya buat emiten menerbitkan sukuk menjadi lebih luas pasarnya. Lebih banyak investor yang bisa ambil,” sebut Anis.

Apalagi, tambah dia, banyak informasi yang menyebutkan bahwa banyak investor yang memegang sukuk dalam jangka waktu lama. “Orang itu hold (pegang) sampai majority (dominan),” ungkapnya. Ini merupakan nilai lebih dari sukuk. Tidak bagusnya, sukuk memang menjadi kurang likuid.

Akan tetapi, ia menyebutkan, perusahaan tampaknya masih lebih suka menerbitkan obligasi konvensional ketimbang sukuk sebagai instrumen pencarian dana. Perkiraan dia, ini lebih kepada kurangnya sosialisasi.

Kini, terang Anis, regulator sudah punya peraturan. Peraturannya pun cukup lengkap. Hanya, ada peraturan bahwa peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 yang akan direvisi untuk penambahan akad. Peraturan lainya, yakni nomor IX.A.13, IX.A.14, dan II.A.1, juga mengatur mengenai sukuk. “Itu sudah ada semua. Jadi, kalau dia (obligasi) terpenuhi di situ otomatis efektif syariah,” ungkap dia.

“Dulu (perusahaan) harus minta fatwa, sekarang enggak. Begitu memenuhi ketentuan yang ada di situ. Efektifnya sudah syariah,” tegas Anis.

Oleh karena itu, kata dia, mungkin ini lebih kepada kurangnya sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan. Bapepam-LK sendiri, sebut dia, sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan BUMN (badan usaha milik negara). “Tadi ada MOU itu (antara Bursa Efek Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah) kita sangat support. Karena terlihat selama ini orang lebih banyak enggak ngerti mengenai obligasi syariah. Dianggap lebih berat. Padahal kalau menurut kita enggak lebih berat. Relatif sama (dengan obligasi konvensional),” harap Anis.

Source: Kompas

Outstanding SDHI per 20 Oktober 2011, sudah mencapai Rp23,78 triliun. Penerbitan terakhir adalah seri SDHI2021B yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 2011 sejumlah Rp3 triliun. Berikut adalah berita dari Invesor Daily

Kendati berstatus penerbitan baru, dua seri sukuk yang ditawarkan di lelang itu, gagal menarik minat. PBS-0001 cuma berhasil memancing tawaran penempatan dana senilai Rp 111 miliar. Sedang PBS-0002 menjaring penawaran dana senilai Rp 148 miliar.

Ketika arah angin di pasar finansial tidak pasti, para pemodal meminta imbal hasil yang terbilang tinggi. Pemodal meminta yield terendah 6,65% dan yield tertinggi 10% untuk PBS-0001.

Adapun kisaran yield yang diajukan investor untuk PBS-0002 adalah 7,37% hingga 10%. Pemerintah tidak mengambil sepeser pun penawaran dana yang masuk di lelang itu.

Analis obligasi Trimegah Securities Imam MS mengatakan menduga, penyebab minimnya penawaran yang masuk di lelang tersebut adalah instrumen yang ditawarkan masih baru. Investor masih mengukur risiko dari sukuk berbasis proyek. “Karena masih baru, investor juga bimbang untuk masuk,” tutur Imam, Selasa (11/10).

Menurut Imam, pemerintah tidak mengambil satu pun penawaran karena yield yang diajukan peserta lelang sukuk cenderung tinggi. Memang, kisaran yield yang masuk di lelang tersebut tidak masuk dalam benchmark yang ditetapkan oleh pemerintah. “Padahal yield obligasi sedang turun. Bisa jadi investor meminta yield tinggi karena belum dapat mengkalkulasi risikonya,” tutur dia.

Di atas kertas, risiko sukuk berbasis proyek relatif rendah.Aset dasar dari PBS yang dilelang kemarin adalah proyek Kementrian Pekerjaan Umum yang sedang berjalan. Nilai proyek tersebut sekitar Rp 3,27 triliun.

“Kalau proyek yang menjadi underlying asset macet atau tersendat, pemerintah akan mengganti proyek tersebut dengan proyek lain dengan nilai yang setara. Jadi risikonya kecil,” ujar dia.

Sumber: Kontan, Keterangan hasil lelang dari Pemerintah

Adapun pokok-pokok desain produk PBS ini yaitu, nominal per unit sebesar Rp1.000.000 dengan harga per unit sesuai dengan market price, bid yield dan tingkat kupon. Sementara itu, imbalannya berupa fixed coupon dengan waktu pembayaran imbalan semi-annual, dan pelunasan dengan at par (100%) serta bullet payment at maturity. Tenor yang digunakan yaitu menengah dan panjang dengan mekanisme penerbitan berupa lelang dan multiple price format. Untuk struktur akad yang digunakan adalah SBSN Ijarah asset to be leased dengan underlying assets proyek atau kegiatan APBN.

Sebagai pihak yang harus memberikan informasi terkait produk sukuk yang dikeluarkan pemerintah, Dahlan mengharapkan sosialisasi ini dapat menjaring masukan mengenai rencana penerbitan PBS tersebut. “Ini adalah produk baru sukuk. Kami ingin mendengar masukan dan komentar mengenai PBS, setelah kami menyampaikan desainnya,” ujar Dahlan.

Dahlan mengatakan, dengan terbitnya PBS, diharapkan dapat mendorong sektor riil di Indonesia yang pada akhirnya dapat menggenjot perekonomian nasional. “Dengan adanya proyek PBS, diharapkan mampu mendorong sektor riil dan bisa mendorong pembangunan pasar keuangan syariah yang semakin banyak,” kata Dahlan. (sgd)

Sumber: Depkeu

Jakarta - Pemerintah akan lelang perdana surat perbendaharaan negara (SPN) syariah bertenor enam bulan guna mengisi kekosongan instrumen moneter jangka pendek yang tidak lagi dikeluarkan Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menyatakan lelang sukuk negara jangka pendek tersebut akan dilakukan pada 2 Agustus. Dia menjelaskan ada beberapa pemikiran yang melandasi penerbitan tersebut, antara lain diversifikasi instrumen obligasi negara dan mendukung kebijakan moneter yang berbasiskan pasar.

“Tidak hanya untuk membantu perbankan syariah untuk kelola likuditasnya, tapi juga BI karena selama ini menggunakan instrumen jangka pendek, SBI syariah. Dengan adanya perkembangan pasar selama ini, SBI semakin dibatasi. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk menggantikannya,” ungkapnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26//7/2011).

Rahmat menyebutkan jenis obligasi syariah terbaru tersebut berseri SPN-S 03022012 dengan tanggal setelmen 4 Agustus dan jatuh tempo pada 3 Februari 2012. Nominal per unitnya Rp 1 juta dan dijual secara diskon sesuai dengan imbal hasil (yield) yang diminta investor.

Menurutnya, SPN syariah hampir sama dengan SPN konvensional yang regular diterbitkan Ditjen Pengelolaan Utang. Hanya saja struktur yang digunakan syariah dengan akad ijarah sale and lease back dan menggunakan barang milik negara sebagai aset dasar penerbitan (underlying asset).

“SPN syariah juga menggunakan diskonto seperti SPN atau SBI. Yieldnya direfleksikan dalam besaran diskonto. Peserta lelangnya bisa siapa saja, tidak hanya BI dan LPS. Jadi belum adaprimary dealers,” ujarnya.

Sementara Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat menyatakan sejauh ini sudah ada 16 peserta lelang, yakni 12 bank dan 4 perusahaan efek. Menurutnya, dimungkinkan bagi investor individu membeli SPN syariah dengan mengajukan penawaran yield kepada salah satu peserta lelang.

“Untuk benchmark-nya ditetapkan setengah jam sebelum lelang dilakukan. Namun, pemerintah akan melihat kondisi fiskal. Jadi meski yang menang banyak, kami akan terima sesuai dengan kebutuhan pembiayaan,” jelasnya.

Menurut Rahmat, penerbitan obligasi jangka pendek atau SPN, termasuk SPN syariah, dimaksudkan bukan untuk menutup defisit atau pembiayaan kembali (refinancing) APBN. Lelang SPN hanya untuk mencari patokan (benchmark) penerbitan obligasi sejenis dan mendukung berkembangnya pasar uang.

“Soal jumlah untuk jangka pendek, biasanya tidak banyak. Karena kebutuhannya hanya untukbenchmarking dan membantu likuiditas perbankan syariah. Bukan untuk menutup defisit ataurefinancing,” ujarnya.

Pada lelang 2 Agustus nanti, tidak hanya SPN-S 03022012 yang akan terbit, tetapi juga ditawarkan empat seri lainnya sukuk negara dengan beragam tenor. Yakni IFR-0005 (bertenor 6 tahun), IFR-0007 (14 tahun), IFR-0006 (19 tahun), dan IFR-0010 (25 tahun). Target indikatif dari lelang kelima seri sukuk negara tersebut sebesar Rp1 triliun,

Sumber: Detik Finance

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat menuturkan adapun jenis sukuk ini adalah Islamic Savings Bond. Dengan diterbitkannya sukuk ini, lanjut dia, maka dapat mendorong perkembangan sukuk ke depannya.

“Ini dalam rangka perspektif pengembangan sukuk ke depan,” katanya kala di temui di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

Dengan tenor 3-5 tahun dan bunga tetap serta tidak dapat diperdagangkan (nontradable) maka sasaran dari penerbitan Islamic Savings Bonds adalah investor individual. Lebih jauh dia mengungkapkan, Islamic Savings Bonds dapat menjadi pelengkap dari Sukuk Ritel (Sukri) yang sama-sama mentargetkan investor individual.

“Kalau Sukri kan terbitnya setahun sekali dan individunya juga yang kepemilikannya besar-besar. Sementara ISB bisa diterbitkan tiga bulan sekali dan bisa dibeli oleh individu yang kecil,” jelas Dahlan.

Akan tetapi Dahlan belum bisa mengungkapkan kapan instrumen pembiayaan syariah tersebut bisa diluncurkan. Pasalnya, pemerintah masih perlu mematangkan sistemnya terlebih dulu. “Kita sedang memersiapkan sistemnya, agar ini bisa dijual di kantor pos atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPN) Ditjen Perbendaharaan. Tapi kajiannya masih preeliminary,” kata Dahlan.

Dahlan optimis jika sukuk ini akan menjadi pilihan menarik bagi para investor, pasalnya, selama ini kala dilakukan lelang sukuk selalu mengalami oversubscribed. ‘Tapi, Kita tidak mau langsung ambil semua, disesuaikan dengan benchmark yield yang ada,” tukas Dahlan.

Sekedar inforasi, total outstanding penerbitan Surat Berharga Syariah Negara hingga 20 Juni 2011, mencapai Rp62,918 triliun. Sementara outstanding SBSN sebesar Rp62,918 triliun itu terdiri dari Islamic Fixed Rate (IFR) Rp15,627 triliun, Sukuk Ritel Rp20,932 triliun. Kemudian, Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) Rp20,783 triliun dan Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau sukuk global Rp5,576 triliun.

“Total penempatan SDHI sejak 2009 sebenarnya Rp23,469 triliun, namun sebesar Rp2,686 triliun telah jatuh tempo,” kata Dahlan. (and)

Sumber: Okezone