JAKARTA. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menambah dua akad yang akan digunakan untuk penerbitan sukuk korporasi, yakni akad Ishtisna dan Musyarakah. Dengan penambahan kedua akad tersebut diperkirakan bisa menambah penerbitan sukuk korporasi dengan variasi lain. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam-LK Etty Retno Wulandari penambahan akad tersebut akan masuk dalam… [Read more…]
December 5, 2011
JAKARTA. Pilihan instrumen investasi berbasis syariah bakal kian beragam. Pemerintah berencana menambah nilai, frekuensi, maupun variasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk mulai tahun depan. Pemerintah menjadwalkan sukuk negara akan terbit dua kali dalam sebulan di 2012. Saat ini, penerbitan surat utang syariah ini rata-rata hanya satu kali sebulan. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang… [Read more…]
November 15, 2011
Indonesia sold $1 billion of Islamic bonds at half the rate of its 2009 debut and more than two percentage points lower than a sale by Italy, supporting the Asian nation’s claim for an investment-grade rating. The 2018 dollar securities were sold at 4 percent, data compiled by Bloomberg show. The nation issued $650 million… [Read more…]
November 15, 2011
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK Anis Baridwan mengemukakan, peluang pasar sukuk atau obligasi syariah lebih besar. Oleh karena itu, ia menyayangkan perusahaan yang lebih menyukai obligasi konvensional ketimbang sukuk. Dalam seminar bulanan ekonomi syariah di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (15/11/2011), Anis mengatakan, investor syariah itu lebih banyak. Kalau seorang investor… [Read more…]
October 19, 2011
Selain menerbitkan Sukuk dalam bentuk SBSN series IFR dan Sukuk Negara Ritel, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Sukuk seri SDHI yakni Sukuk Dana Haji Indonesia. Pada 22 Oktober 2009, Menteri Keuangan bersama Menteri Agama telah menyetujui penempatan dana haji ke SBSN dengan ditandatanganina Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Tata Cara Penempatan… [Read more…]
October 12, 2011
JAKARTA. Lelang sukuk berbasis proyek yang pertama berakhir tanpa hasil. Pemerintah menawarkan dua seri project based sukuk (PBS) dalam lelang yang berlangsung Selasa (10/11) itu. Kendati berstatus penerbitan baru, dua seri sukuk yang ditawarkan di lelang itu, gagal menarik minat. PBS-0001 cuma berhasil memancing tawaran penempatan dana senilai Rp 111 miliar. Sedang PBS-0002 menjaring penawaran… [Read more…]
September 28, 2011
Jakarta, 27/09/2011 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi mengenai rencana penerbitan Project Based Sukuk (PBS). PBS merupakan produk baru sukuk yang akan segera diterbitkan oleh Pemerintah. Demikian disampaikan Direktur Pembiayaan Syariah DJPU Kemenkeu Dahlan Siamat, saat membuka acara Sosialisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan menggunakan underlying… [Read more…]
July 27, 2011
Selasa, 26/07/2011 18:01 WIB Ramdhania El Hida - detikFinance Jakarta - Pemerintah akan lelang perdana surat perbendaharaan negara (SPN) syariah bertenor enam bulan guna mengisi kekosongan instrumen moneter jangka pendek yang tidak lagi dikeluarkan Bank Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menyatakan lelang sukuk negara jangka pendek tersebut akan dilakukan pada 2 Agustus. Dia… [Read more…]
June 25, 2011
JAKARTA – Pemerintah berencana menjadikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk sebagai salah satu pilihan investasi. Nantinya, sukuk bahkan dapat diperoleh pada kantor pos yang ada di Indonesia. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat menuturkan adapun jenis sukuk ini adalah Islamic Savings Bond. Dengan diterbitkannya sukuk ini, lanjut dia,… [Read more…]
June 22, 2011
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel mengingatkan bahwa sukuk proyek, tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 30,2 triliun yang telah disetujui DPR (21/6/2011) sebagai underlying asset adalah untuk penerbitan sukuk Ijarah wholesale atau ritel untuk pembiayaan program dalam APBN secara umum. “Jadi ini basisnya… [Read more…]
December 6, 2011
0